POLRES SAMOSIR HADIRI RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN RANPERDA DI KANTOR DPRD KAB. SAMOSIR

Admin Samosir
By Admin Samosir November 8, 2016 19:00

575556Tribratanewsressamosir.com PANGURURAN – Pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Kab. Samosir dalam rangka Pembahasan dan Persetujuan Bersama atas RANPERDA tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Samosir 2016 di gedung DPRD Kab. Samosir Jalan. Komplek Perkantoran Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab. Samosir hari ini selasa (08/11) sekira pukul. 12.00 Wib.


Acara dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Samosir Rismawaty Simarmata, DIPL. HOTLIER dan dihadiri 16 (enam belas) Anggota DPRD Kab. Samosir. Turut juga hadir dalam rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga, PLT. Sekda Kab. Samosir Tombor Simbolon, SH, MM, Kabag Ren Polres Samosir Kompol Roberth. Gultom (mewakili Kapolres Samosir), Asisten I Sekda Kab. Samosir Drs. Mangihut Sinaga, MM serta para pimpinan SKPD Kab. Samosir.

Dalam penyampaian Nota pengantar Bupati Samosir atas RANPERDA tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Samosir yang dibacakan oleh Wakil Bupati Samosir Ir. Juang Sinaga menyampaikan “Merupakan tugas, Kewajiban dan Tanggungjawab selaku penyelenggara pemerintahan di daerah dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaiman yang diamanahkan dalam UU maupun amanah yang dipercayakan rakyat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kab. Samosir sehingga mengharapkan DPRD Kab. Samosir dapat mendukung penetapan RANPERDA tersebut menjadi Perda.”

Sementara dalam laporan badan pembentukan Perda DPRD Kab. Samosir terhadap RANPERDA Kab. Samosir  tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Samosir yang dibacakan oleh Junjungan Situmorang menyampaikan bahwa dasar hukum pembahasan badan pembentukan Perda DPRD Kab. Samosir degan eksekutif adlah : 1) Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Peraturan DPRD Kab. Samosir Nomor 1 tahun 2015  tentang tatib DPRD Kab. Samosir, 2) Keputusan DPRD Kab. Samosir nomor 170/05/KPTS/DPRD-SMR/2016 tentang susunan dan keanggotaan badan pembentukan Perda DPRD Kab. Samosir, 3) Surat Bupati Samosir Nomor 188.342/3064/HK/X/2016, Tanggal 04 Oktober 2016 Perihal penyampaian Ranperda tentang Perangkat Daerah.

Sebagai dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan  kepada daerah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai denga urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kab. Samosir menyampaikan bhwa stlh disahkannya RANPERDA tentang perangkat daerah tersebut, maka selanjutnya akan ada pelantikan pengisian jabatan di posisi bidang dan bagian di masing-masing SKPD. Maka diharapkan kepada Bupati Samosir agar dalam pengisian jabatan tersebut betul-betul diberikan kepada orang yang tepat dan mempunyai kemampuan di bidangnya, dan apabila memungkinkan diadakan pelelangan jabatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Ada beberapa pemandangan umum/tanggapan perorangan atas RANPERDA Kab. Samosir tentang  pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Samosir :

  1. A) FRAKSI NASDEM : 1. Dengan terbentuknya organisasi perangkat yg baru di kab. Samosir, maka mrpkn momentum untuk melakukan restrukturasi organisasi perangkat daerah sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat samosir. 2. Menyarankan kepada Bupati agar menempatkan pejabat di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah harus yang berkompeten, sehingga penilaian terhadap laporan keuangan Pemkab Samosir tahun depan tidak Disclaimer lagi. 3. Disarankan kepada Bupati untuk melaksanakan pelantikan untuk pengisian jabatan di awal tahun anggaran agar pertanggung jawaban anggaran tahun ini terlaksana dengan baik & mengharapkan agar penempatan pejabat struktural dan fungsional harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten dan memiliki kemampuan di bidangnya.
  2. B) FRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL : Menyarankan agar penyuluh pertanian lapangan digabungkan ke bidang yg sesuai dengan bidang ilmu pendidikannya karena PPL ada yang ilmu pengetahuannya di bidang Peternakan, Holtikultura, Perkebunan dan Perikanan. 2. Agar pelantikan pimpinan SKPD dilaksanakan pada bulan }Januari 2017 agar program dan kegiatan TA. 2016 dapat dilaksanakan secara maksimal dan penempatan pejabatnya harus sesuai dengan bidang. Ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
  3. C) FRAKSI GERINDRA : 1) Setuju agar tenaga fungsional penyuluh pertanian berada pada satu bidang yang baru di dinas pertanian, perikanan dan peternakan Kab. Samosir. 2) Agar proses penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dan hasil dari self Assesment dapat menjadi dasar dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Samosir. 3) Setuju dengan pemisahan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan badan pendapatan dan pengelolaan pasar. 4. Menyarankan agat pelaksanaan Perda inj terkhusus untuk pengisian pejabat struktural dapat diefektifkan di awal tahun 2017.

Rapat Paripurna tersebut selesai sekitar pukul. 16.45 Wib (di scors) dan akan dilanjutkan lagi Rabu tanggal (09/11) dengan agenda rapat sbb:1. Nota jawaban Bupati Samosir, 2. Pengambilan keputusan yang didahului dengan : – Pendpt akhir fraksi, – Perumusan atas pendapat akhir fraksi, – Pembacaan kesimpulan, – Pengesahan persetujuan bersama & penandatanganan bersama, – Sambutan Bupati dan – Ditutup dengan kata sambutan ketua DPRD Kab. samosir.

Admin Samosir
By Admin Samosir November 8, 2016 19:00
Juni 2021
S S R K J S M
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Link Terkait

webpolri pemprovsu

MAKO POLRES SAMOSIR